logo pengadilan negeri jakarta selatan website ramah difable
penelusuran perkara dan pos bantuan hukum
HARI KESAKTIAN PANCASILA TANGGAL 01 OKTOBER 2019 HARI KESAKTIAN PANCASILA TANGGAL 01 OKTOBER 2019 Lebih lanjut
Selamat Atas Dilantiknya Dr. Prim Haryadi, SH., MH. sebagai Direktur Jenderal Peradilan Umum Lebih lanjut
KEGIATAN SENAM PAGI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN KEGIATAN SENAM PAGI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN Lebih lanjut
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN PANITERA MUDA PIDANA PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN PANITERA MUDA PIDANA Lebih lanjut
KUNJUNGAN DELEGASI SCHOOL OF LAW, GUANGXI UNIVERSITY FOR NATIONALITIES KUNJUNGAN DELEGASI SCHOOL OF LAW, GUANGXI UNIVERSITY FOR NATIONALITIES Lebih lanjut
UPACARA BENDERA HUT RI KE-74 UPACARA BENDERA HUT RI KE-74 Lebih lanjut
Qurban di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Qurban di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Lebih lanjut

Website ini Merupakan Standarisasi Website Untuk Seluruh Badan Peradilan Dibawah Naungan Mahkamah Agung Sesuai Pedoman Rancangan Dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan

Index Berita

Kumpulan Berita dan Informasi yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas 1A.

Lebih lanjut

Penelusuran Perkara

Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas 1A Khusus.

Lebih lanjut


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas 1A Khusus berupaya untuk selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila terdapat informasi yang tidak terdapat di situs pengadilan, masyarakat dapat mengajuan permohonan informasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas 1A Khusus.

Lebih Lanjut

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographySistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan negeri dalam administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data perkara.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Persyaratan dan Tata Cara Pengaduan

Cross-platformMengacu kepada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas